Navigate Up
Sign In

GAPENSI: Pengusaha Asli Papua Jangan Jual Proyek

SENTANI - Perpres No 84 Tahun 2012 secara terbuka memberikan peluang besar kepada Pengusaha Asli Papua dalam berkarya membangun Papua menuju pembangunan yang terarah. Oleh karena itu setiap paket pekerjaaan tanpa tender bagi Pengusaha Asli Papua, dengan nilai Rp. 500 juta ke bawah untuk wilayah pesisir dan Rp. 1 Miliar ke bawah untuk wilayah pengununan perlu ada satu mekanisme kerja.
 
"Dengan adanya Perpres No 84 Tahun 2012 merupakan peluang bagi Pengusaha Asli Papua. Pengusaha Asli Papua jangan lagi menjual proyek yang telah dipercayakan pemerintah untuk dilaksanakan dan kalau itu terjadi maka perusahaan tersebut akan dihapus dari keanggotaannya," ungkap Ketua Gapensi Kabupaten Jayapura Obaja Ondy, SE, M.Si kepada wartawan kemarin.
 
Ia menegaskan, kepada pengusaha non Papua tidak boleh lagi meminjam bendera perusahaan lain dari Pengusaha Asli Papua. Pengusaha non Papua diminta memberikan kesempatan yang luas kepada Pengusaha Asli Papua untuk maju dan mandiri. Menurutnya, Pengusaha Asli Papua tidak ada kata belum siap namun harus berani mengatakan Pengusaha Asli Papua bisa dan mampu sehingga diharapkan kepada SKPD untuk tidak lagi membatasi Pengusaha Asli Papua dengan pandangan Pengusaha Asli Papua belum siap.
 
"Kalau dalam Perpres No 84 Tahun 2012 mengatakan nilai proyek Rp. 500 juta hingga Rp. 1 Miliar supaya diberikan, karena kapan lagi mereka bisa berkarya. Dan jangan sampai Perpres ini tidak direalisasikan maka bisa berdampak buruk serta bisa saja menimbulkan amarah oleh Pengusaha Asli Papua," tegasnya.
 
Sementara itu, Ketua Ardin Kabupaten Jayapura Yehuda Afasedanya menjelaskan, Pemkab Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura pada sosialisasi Perpres No 84 Tahun 2012 sangat merespon dan betul-betul memahami situasi dan kondisi yang dihadapi Pengusaha Asli Papua di Kabupaten Jayapura selama ini.
 
"Dalam rangka mempertimbangkan ketersediaan paket-paket pekerjaan yang ada disetiap SKPD sangat terbatas dan untuk menghindari hal-hal yang berbau KKN termasuk bagaimana dapat proteksi Pengusaha Asli Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura maka Bupati memberikan beberapa hal untuk perhatian kemudian dirumuskan secara baik antara SKPD, Kadin, Asosiasi Gapensi dan Ardin, APEKSINDO, GAPEKNAS, HIPMAS," katanya.
 
Menurutnya, mekanisme kerja yang dilakukan yaitu membangun kerjasama antara SKPD dan asosiasi antar lain untuk melakukan percakapan secara transparan antara SKPD dengan asosiasi tentang jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi maupun pengadaan barang pemerintah pada masing-masing SKPD.
 
Ia menambahkan, dalam pembagian paket pekerjaan kepada Pengusaha Asli Papua khusus di Kabupaten Jayapura supaya berbasis kepada kearifan lokal artinya Pengusaha Asli Papua pada 4 wilayah pembangunan dapat diberikan paket pekerjaan sesuai porsi yang ada.
 
 
 
up4b.go.id
7/6/2013
NEL